Analisis Berdasarkan Konsep-Konsep Dasar Hukum Pidana Terhadap Kasus Baiq Nuril

Posted on

Analisis Berdasarkan Konsep-Konsep Dasar Hukum Pidana Terhadap Kasus Baiq Nuril

Advokat Pidana

Latar Belakang

Bantuan Hukum Surabaya – Kasus Baiq Nuril, boleh dikatakan telah selesai dengan ditandatanganinya amnesti melalui Keputusan Presiden  oleh Presiden Jokowi. Namun secara keilmuan hukum, dari sisi  hukum pidana khususnya, meninggalkan banyak hal menarik sebagai bahan kajian mengingat ada banyak hal-hal yang jarang terjadi dalam dunia hukum kita. Hal menarik dari pemberian amnesti tersebut adalah dilatarbelakangi adanya anggapan  tercederainya rasa keadilan di dalam masyarakat jika dilakukan pemidanaan terhadap terdakwa.

Menurut Wikipedia, amnesti (dari bahasa Yunani, amnestia) adalah pernyataan terhadap orang banyak dalam terlibat tindak pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhkan, yang sudah ataupun belum diadakan penyusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif, legislatif atau yudikatif. Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Dari definisi tersebut diatas dapat dilihat bahwa amnesti pada dasarnya meniadakan hukum pidana yang timbul dari suatu perbuatan pidana. Artinya perbuatan pidana tersebut tetap ada, hanya saja hukumannya ditiadakan.

Point menarik berikutnya adalah, secara kajian hukum pidana, sesungguhnya amnesti ini lebih mendekati sifat alasan pembenar ataukah alasan pemaaf (kita mengetahui, alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, sedangkan sifat pemaaf menghapuskan kesalahan dari si pelaku, sedangkan perbuatannya tetap bersifat melawan hukum)? Jika kita pilih salah satu dari sifat tersebut, maka masuk jenis yang manakah dari berbagai bentuk alasan penghapus pidana yang telah disediakan oleh hukum positif kita (dalam hal ini KUHP) kita?

Hal menarik lainnya, karena penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui pemberian amnesti, menjadi muncul masalah terhadap kasus-kasus lain yang serupa, apakah mungkin akan diberikan amnesti juga? Amnesti baik sebagai control terhadap terjadinya kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan, terhadap kemungkinan dipidananya orang-orang yang mungkin tidak bersalah, atau pemidanaan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat. Namun pemberian amnesti tidak bisa menjadi yurisprudensi yang bisa membuatnya memberi kekuatan hukum bagi mereka yang menghadapi masalah yang serupa di kemudian hari.

Sehingga dengan diberikannya amnesti tersebut, muncul pertanyaan bagaimana seandainya terhadap kasus tersebut tidak diberikan amnesti, mungkinkah hukum pidana memberikan solusi yang bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat?

Rumusan Masalah

Dari wacana diatas, penulis merumuskan dua pertanyaan:

  1. Analisis terhadap karakter amnesti dalam kerangka Alasan Penghapus Pidana (APP), apakah mendekati alasan pembenar, ataukah alasan pemaaf?
  2. Membangun scenario penyelesaian kasus Baiq Nuril tanpa mekanisme pemberian amnesti, yang tetap memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pembahasan

Pemberian amnesti sebagai jarring pengaman terhadap terjadinya pemidanaan yang bisa jadi mencederai rasa keadilan masyarakat, merupakan hal yang baik, karena dengan demikian telah menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Namun demikan, pemberian amnesti juga memiliki celah atau permasalahan tersendiri sebagaimana disebutkan dalam latar belakang tulisan ini, yakni masalah keberlakuannya yang bersifat sangat terbatas, sedangkan bisa jadi diluar kasus tersebut terdapat banyak kasus yang serupa, sehingga tidaklah mungkin Lembaga eksekutif menyelesaikan masalah-masalah yang dilahirkan oleh proses yudikatif. Berbeda misalnya jika solusi tersebut dilahirkan melalui putusan Mahkamah Agung, sehingga setidaknya bisa dijadikan yurisprudensi di dalam doktrin hukum pidana.

Sehingga perlu dibuat konstruksi pemidanaan baru yang dibuat berdasarkan kasus tersebut agar konstruksi tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa baik yang telah terjadi maupun terjadi kelak di kemudian hari.

Untuk membahas kasus tersebut, penulis berangkat dari konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, khususnya menyangkut konsep pemidanaan, yakni adanya perbuatan pidana, dan asas kesalahan, atau dalam adagium common law, sering disebut adanya pemidanaan adalah disyaratkan adanya actus reus dan mens rea.

Sebagian ahli pidana, ada yang berpendapat bahwa konsep mens rea tidaklah sama dengan konsep kesalahan yang kita anut. Karena mens rea lebih terbatas  pada delik kejahatan, mengingat makna nya adalah sebagai “devilish intention”, niat yang jahat yang menyertai perbuatan. Sehingga dalam konstruksi hukum pidana kita yang membedakan ‘kejahatan’ dari ‘pelanggaran’ maka pendekatan mens rea tidak terlalu compatible. Itu mengapa kita menggunakan asas kesalahan sebagai pendamping ‘perbuatan pidana’ sebagai turunan dari ‘schuld’ atau disebut juga dengan asas culpabilitas.

Penulis berangkat dari pendapat bahwa asas kesalahan, sama dengan mens rea, dalam arti keduanya merupakan dasar pertanggungjawaban pidana. Untuk jatuhnya pidana, harus didahului oleh adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, diikuti kemudian dengan adanya kesalahan. Kedua hal tersebut berjalan secara sekuensial, berurutan, tidak berjalan secara parallel.

Sehingga pertanyaannya adalah, pada bagian yang mana dari kedua hal tersebut pemidanaan terdakwa bisa dhindarkan? Pada bagian menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, ataukah dari dihapuskannya kesalahan terdakwa (dimaafkan pelakunya)?

Seperti diketahui, terdakwa didakwa dengan Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45  UU NO 11/2008 atau UU Informasi Teknologi Informasi (UU ITE) dimana pada pokoknya adalah larangan untuk mentransmisikan, atau mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sebagai informasi, terdakwa melakukan perekaman pembicaraan lewat telepon dengan pelapor, dimana percakapan tersebut berisi, salah satunya tentang perbuatan asusila yang dilakukan korban sehinga korban merasa malu dan terhina.

Yang perlu ditambahkan lebih jauh adalah perbuatan pelapor, pada dasarnya merupakan bentuk sexual harrashment (pelecehan seksual dalam arti luas bukan hanya terdiri dari tindakan-tindakan fisik, melainkan juga isyarat, ucapan, dst). Apalagi korban sebagai atasan terdakwa, perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan pada umumnya.

Sehingga ketika BN dalam hal ini seharusnya menjadi korban, justru dilaporkan karena perbuatan nya merekam pembicaraan lewat telepon tersebut dianggap bertentangan dengan norma yang ada pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Sehingga pertanyaan pertamanya adalah, apakah benar perbuatan merekam pembicaraan yang berisi obrolan mesum merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE? Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada dasarnya hendak melarang perbuatan membuat, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Contohnya adalah membuat gambar atau foto porno, untuk disebarkan melalui internet misalnya. Atau menyebarkan video porno, baik yang dibuat sendiri ataupun video porno orang lain.

Apakah perbuatan Baiq Nuril memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut? Apa boleh buat, pada dasarnya merekam obrolan yang bersifat melanggar kesusilaan pada dasarnya memenuhi rumusan delik Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Sehingga, dalam hal ini perbuatan merekam obrolan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan melawan hukum (wedderechttelijk), karena perbuatan merekam, dan kemudian diikut perbuatan memindah rekaman tersebut ke dalam laptop, adalah memenuhi rumusan ‘mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan’. Sehingga meskipun bukan perbuatan mendistribusikan, namun masuk pada perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Karena terpenuhi rumusan delik, maka masuk pada terpenuhinya sifat melawan hukum formil. Ketika terpenuhi rumusan delik terpenuhi, maka diasumsikan bahwa sifat melawan hukum umum juga terpenuhi kecuali dibuktikan sebaliknya. Termasuk juga kesalahan. Dianggap terpenuhi kecuali dibuktikan sebaliknya.

Terdapat empat bentuk dari sifat melawan hukum menurut Schaffmeister, yakni sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum khusus, dan sifat melawan hukum umum.

Sifat melawan hukum formil terpenuhi ketika rumusan delik terpenuhi, artinya ketika unsur-unsur tertulis dari delik terpenuhi, maka pada saat itu pula terpenuhi sifat melawan hukum formil. Sedangkan sifat melawan hukum materiil, baru terpenuhi jika perbuatan tersebut memang mengancam kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum dimaksud (yakni Pasal 27 ayat 1 UU ITE). Sedangkan sifat melawan hukum khusus, disebut juga sebagai sifat melawan hukum faset, dimana hal ini bergantung pada masing-masing delik, bergantung pada masing-masing pasal, yakni bahwa sifat melawan hukum memiliki bentuk yang berbeda-beda pada setiap pasal. Sedangkan sifat melawan hukum secara umum, pada dasarnya diartikan bahwa pada dasarnya setiap melawan rumusan delik, adalah bersifat melawan hukum umum, misalnya, mengambil nyawa orang lain, pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum umum. Sudah tentu mengambil nyawa orang lain adalah melawan hukum.

Menurut Roeslan Shaleh, negara kita pada dasarnya menganut sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative. Adalah tidak mungkin bagi negara kita menganut hanya sifat melawan hukum materiil mengingat hukum kita pada awalnya adalah berlandaskan hukum adat yang bersifat tidak tertulis. Karena era kolonialisasi lah maka system hukum kita berubah menjadi system hukum civil (civil law system), dimana hukum dibuat tertulis. Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negative artinya adalah dia bisa mengecualikan perbuatan yang secara formil melawan hukum, namun jika tidak menyerang kepentingan hukum yang dilindungi sebuah norma hukum, maka dia tidak dipidana.

Sehingga alat uji berikutnya adalah mengajukan pertanyaan, kepentingan hukum apakah yang hendak dilindungi oleh Pasal 27 ayat 1 UU ITE tersebut? Hemat penulis, yang hendak dilindungi adalah kepentingan masyarakat dari serangan informasi yang melanggar muatan kesusilaan, karena informasi-informasi yang melanggar kesusilaan bertentangan dengan norma agama, dan dengan demikian dapat menurunkan degradasi moral masyarakat.

Apakah perbuatan BN dapat dianggap menyerang kepentingan yang hendak dilindungi norma hukum pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE tersebut? Penulis berpendapat dapat. Setidaknya perbuatan merekam pembicaraan, dan mentransmisikan ke laptop menimbulkan terpaparnya resiko tersebut terhadap keselamatan masyarakat. Sehingga dari aspek sifat melawan hukum, baik formil, materiil, maupun khusus, terpenuhi. Artinya adalah unsur-unsur obyektif dari perbuatan yang bersfiat  melawan hukum telah terpenuhi.

Batu uji berikutnya untuk jatuhnya pemidanaan adalah asas kesalahan. Konsep kesalahan sebagaimana kita ketahui telah mengalami pergeseran. Dari konsep yang bersifat psikologis, ditandai dengan adanya kesengajaan (dengan berbagai bentuknya), atau setidaknya ada kealpaan, bergeser ke konsep kesalahan yang bersifat normative. Artinya, adanya kesengajaan atau kealpaan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya kesalahan. Tulisan ini tidak akan membahas secara detil tentang bagaimana, kapan asas tersebut mengalami pergeseran atau bagaimana asas tersebut diturunkan, karena akan membutuhkan pembahasan tersendiri. Namun cukup kita gunakan asas tersebut untuk menguji keterpenuhan syarat pemidanaan pada kasus Baiq Nuril diatas.

Pada dasarnya, untuk menguji kesalahan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tetap sama dengan fase awal dikenalnya asas kesalahan, yakni apakah terdapat kesengajaan ataukah kealpaan dari si pembuat pidana. Asas kesalahan ini sendiri pada umumnya dikenal dari maxim “geen straaf zonder schuld” yang bermakna “tidak ada pidana, tanpa adanya kesalahan”. Permasalahan timbul, karena frase/kata “schuld” dalam maxim tersebut memiliki banyak arti. Dalam arti luas sebagai asas kesalahan, dapat dicelanya suatu perbuatan, dan dalam arti sempit sebagai kealpaan. Dalam beberapa literatur, dibedakan kesalahan sebagai unsur delik, juga kesalahan sebagai elemen delik. Artinya adakalanya kesalahan masuk sebagai unsur tertulis delik (bestandeel), juga kesalahan bisa sebagai elemen delik, yakni berada diluar rumusan delik, namun dianggap hadir secara diam-diam (mirip seperti sifat melawan hukum materiil). Artinya adalah, apakah perbuatan merekam, mentransmisikan muatan yang dianggap melanggar kesusilaan tadi disertai dengan kesengajaan, atau kealpaan? Dengan mengesampingkan masalah intensionalitas atau arah dari kesengajaan, karena akan menimbulkan perdebatan yang panjang, maka jawabannya adalah ada. Artinya benar terdapat kesengajaan dari perbuatan tersebut.

Pertanyaan ujian berikutnya untuk menguji kesalahan dari pembuat pidana adalah merupakan isi dari asas kesalahan, atau bahkan ruh dari asas kesalahan itu sendiri. Masalah ini menjadi inti dari pergeseran konsep tersebut, yakni dari yang awalnya psikologis menjadi normative, apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat?

Pertanyaan inilah yang menurut penulis dapat menjadi alasan pemaaf bagi pembuat pidana, Baiq Nuril dalam hal ini. Adalah benar untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan usaha untuk masuk lebih mendalam ke dalam kasus tersebut, tidak hanya sekedar memeriksa keterpenuhan unsur-unsur delik untuk jatuhnya pidana. Melainkan juga perlu menggali rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman.

Kesimpulan

  1. Bahwa penulis berpendapat penyelesaian terhadap kasus seperti apa yang dialami oleh Baiq Nuril untuk ke depan, lebih efektif dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep dasar hukum pidana, agar bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus serupa yang mungkin muncul di kemudian hari (bisa menjadi yurisprudensi, ataupun doktrin), lebih efektif dalam arti dibandingkan dengan pemberian amnesti (meskipun tentu saja karena prosesnya sudah telanjur sampai ke tahap Peninjauan Kembali, maka langkah paling logis tinggal pengajuan amnesti). Hanya saja untuk kebutuhan di masa depan, perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan yang mampu memberikan solusi yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum pidana kita pada dasarnya mampu memberikan solusi tersebut selama dipahami dengan lebih baik.
  2. Bahwa perbuatan Baiq Nuril, bisa menggunakan alasan pemaaf dimana tidak terpenuhinya / terdapatnya kesalahan dari si pembuat tidak perlu disertai dengan jatuhnya pidana. Adanya kesengajaan ataupun kealpaan, tidak otomotis  membuat asas kesalahan terpenuhi, karena kesengajaan ataupun kealpaan hanya merupakan ‘bentuk’ dari kesalahan, bukan merupakan ‘ruh’ dari kesalahan itu sendiri. Bentuk dari kesalahan adalah syarat pertama dari adanya kesalahan, namun ‘ruh’ atau ‘isi’ dari kesalahan adalah syarat berikutnya sebelum jatuhnya pidana yang juga harus terpenuhi.

Saran

  1. Perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan yang lebih baik dan menyeluruh, dalam arti mampu menyelesaikan kasus-kasus seperti Baiq Nuril dengan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat supaya tidak timbul korban salah pidana di kemudian hari. Pemidanaan yang salah, akan melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat.
  2. Rekonstruksi pemidanaan perlu segera dilakukan tidak tertutup kemungkinan kasus serupa terjadi dalam waktu dekat, sehingga untuk menghindari terjadinya pemidanaan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sedangkan Presiden tidak memberikan amnesti.
  3. Bisa juga dilakukan amandemen terhadap pasal-pasal yang memiliki jangkauan terlalu luas termasuk diantaranya Pasal 27 ayat 1UU ITE tersebut diatas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *