Mendesak Pemidanaan LGBT

Posted on

Pengesahan RUU KUHP yang sedang ramai dibahas ini, memang di satu sisi bersifat mendesak, karena KUHP yang kita pakai selama ini telah berusia sangat tua. Maklum, KUHP tersebut merupakan peninggalan Belanda, sehingga usianya boleh dibilang sepantaran dengan usia Kemerdekaan Negara kita.

Sehingga di satu sisi, KUHP tersebut sudah cukup hebat bisa dengan cukup baik mengikuti perkembangan jaman di negara kita (bandingkan dengan KUHAP karya nasional, hukum pembuktiannya sudah semakin tercecer oleh perkembangan jaman, dimana KUHAP diciptakan belum ada CCTV, belum ada internet, bahkan komputer pun belum semaju ini, barangkali di masa itu, komputer sekedar pengganti mesin ketik).

Sehingga oke lah, karena selain usianya telah sangat tua, KUHP peninggalan Belanda tersebut karena sifatnya darurat ketika itu, tidak ada banyak pilihan lain terpaksa digunakan (mau bikin KUHP baru tentu butuh waktu lama, jika mau dibahas detil tentu ada hukum adat, agama, dst namun ketika itu, baru merdeka, pilihan tidak banyak, sehingga pilihan masuk akal nya adalah gunakan KUHP yang ada dahulu, nanti sambil jalan dibuatkan KUHP Nasional).

Rupanya semakin canggih jaman dengan perkembangan komputer, internet, telekomunikasi dst, tidak membuat pembuatan KUHP Nasional berjalan lebih cepat. Waktu telah berjalan 70 tahun lebih dan KUHP Nasional tidak kunjung rampung. Waktu 70 tahun itu, hampir-hampir cukup untuk membangun candi Borobudor lagi. Namun belum cukup untuk merampungkan KUHP Nasional kita.

Sehingga, betul, ada kemendesakan dari sisi waktu untuk segera mengesahkan KUHP Nasional kita untuk menggantikan KUHP peninggalan Belanda.

Roh Yang Ketlisut

Namun, perlu diingat bahwa janganlah pengesahan KUHP Nasional kita tersebut mengesampingkan nyawa atau roh dari KUHP yang akan segera lahir tersebut. Apa itu roh atau nyawa dari sebuah UU? yakni nilai-nilai yang dianut oleh sebuah bangsa.

Telah lama dikenal oleh kalangan dunia hukum, bahwa hukum pidana adalah cermin sebuah peradaban bangsa. Dari KUHP sebuah bangsa kita bisa menilai bagaimana peradaban bangsa tersebut. Apakah bangsa tersebut dikenal dan dikenang sebagai bangsa yang mendukung seks bebas? permisif terhadap perilaku menyimpang ajaran agama? ataukah sebaliknya bangsa tersebut merupakan bangsa yang relijius dan menolak perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran agama?

Disinilah pentingnya RKUHP yang segera disahkan ini untuk menjaga agar jangan sampai perubahan dari KUHP Kolonial menjadi KUHP Nasional, hanya menjadi perubahan daftar perubahan pasal-pasal saja, tidak sekedar berubah pencantuman perubahan daftar perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dipidana saja.

Yang harus berubah dari lahirnya KUHP NAsional adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHP tersebut, dari yang awalnya KUHP dengan nilai-nilai liberal, menjadi KUHP yang menjunjung nilai-nilai reliji. Rohnya harus berbeda dari KUHP peninggalan kolonial. Contoh: perbuatan kumpul kebo, tidak dilarang di era kolonial karena Belanda lebih liberal dari negara kita, sudah pasti bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa kita.

Demikian pula masalah LGBT, yang kita tahu perkembangannya sangat pesat, merupakan hal yang sangat mendesak untuk diantisipasi oleh hukum pidana kita, yakni KUHP Nasional yang baru.

Telah lama dikenal juga bahwa, hukum pidana pada dasarnya tidak mengadakan nilai nya sendiri, melainkan hanya mengambil dari norma lainnya (agama, sosial, dst), atau hanya menegaskan norma tersebut ke dalam bentuk hukum positive. LGBT merupakan perbuatan yang enyimpang dari norma agama. Bahkan memiliki dampak berupa lahirnya kejahatan atau perbuatan pidana lainnya, dimana banyak anak lah yang menjadi korban nya. Juga timbulnya penyakit-penyakit menular.

LGBT pada masa lalu perkembangannya tidak sepesat ini, juga dampaknya tidak sebesar masa sekarang. Saat ini perkembangannya, didorong semakin pesatnya perkembangan teknologi (komunikasi dan internet), telah sangat pesat, dan semakin berani menampilkan secara diri secara nyata (bahkan dengan bentuk demo-demo di banyak negara). Di negara kita, mereka juga berani mengingat terjadinya kekosongan hukum yang mengaturnya. JIka pun ada, berusaha dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang dipaksakan untuk menjangkaunya. Perlu dibuatkan pasal tersendiri yang mengatur atau mencakup perilaku para pelaku LGBT.

Ancaman Meningkat

Jika seseorang buang angin (baca: kentut, mohon maaf) di tempat umum, maka hukum pidana tidak merasa perlu untuk membawa perbuatan tersebut ke wilayah pidana. Cukup norma sosial yang memutuskannya, baik ditegor ataupun didiamkan. Atau jika seseorang ingkar janji pergi ke bioskop bersama, namun mengingkarinya, hukum pidana tidak merasa perlu untuk membawanya ke wilayah pidana. Cukup dengan ngambeknya si teman sudah menjadi ‘hukuman’ yang dianggap cukup adil. Ancamannya tidak cukup besar untuk dibawa ke wilayah hukum pidana.

Hukum pidana, hanya akan membawa perbuatan-perbuatan yang akibatnya atau dampaknya cukup signifikan, dan mengancam kepentingan masyarakat. Dalam hal buang angin dan ingkar janji diatas, betul terjadi pelanggaran norma, namun masih sebatas norma pergaulan. Dalam kondisi tertentu bisa saja pelanggaran norma tersebut masuk ke wilayah hukum.

Demikian pula LGBT. Jika di masa lalu di negara kita khususnya, sebelum perkembangan teknologi sedemikian pesat, ancaman tersebut tidak terlalu nyata. Tidak terlalu terekspose (karena budaya malu, karena teknologi komunikasi belum secanggih sekarang), maka saat ini sudah cukup nyata, baik dari banyaknya diungkapnya pesta-pesta LGBT yang diungkap petugas, maupun dari secara kasat mata dari medsos-medsos. Perilakunya membawa ancaman terhadap nilai-nilai reliji bangsa. Memberi ancaman nyata terhadap rusaknya moral anak bangsa. Juga memberikan dampak penyeberan penyakit terhadap masyarakat.

LGBT sudah tidak perlu dibahas lebih jauh merupakan penyimpangan dari norma agama. Sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, juga memberikan ancaman nyata terhadap masyarakat, rusaknya sendi-sendi moral bangsa, maka sudah semakin tegas diperlukan untuk masuk ke dalam KUHP Nasional kita.

Masalah Positive vs Negative Legislature pada LGBT

Alasan berikutnya betapa mendesaknya memasukkan pemidanaan LGBT adalah, berbeda dengan banyak pasal bermasalah lainnya adalah, sekali telah disahkan, lembaga Mahkamah Konstitusi, tidak akan bisa menolong untuk mengadakannya (positive legislature). Pada pasal lainnya, penghinaan terhadap presiden misalnya, jika telah telanjur dimasukkan ke dalam RKUHP dan masyarakat menolak, masyarakat bisa mengajukan JR untuk membatalkannya (negative legislature). Maka kasus LGBT ini seharusnya menjadi isu yang lebih penting dan mendesak untuk segera melakukan perubahan.

Sehingga, terlambat memasukkan pasal LGBT, akan menimbulkan masalah atau kompleksitas tersendiri. Akan sulit untuk memasukkannya ke dalam KUHP Nasional, harus menunggu amandemen, sedangkan kita menunggu diresmikannya saja menunggu hingga 70 tahun lebih. Pilihan lain adalah membuatkan UU tersendiri, yang juga tidak akan kalah repot dan berbelit-belitnya. Saat ini, adalah kesempatan terbaik untuk memasukkan pasal LGBT ke dalam KUHP Nasional. Memasukkan pasal LGBT adalah wujud dari nilai-nilai yang dianut bangsa ini ke dalam hukum pidana positif kita.

Masalah LGBT jauh lebih mendesak daripada pasal lain yang baru dimasukkan misalnya pasal-pasal tipikor (toh masih ada pasal-pasal tersebut dalam UU PTPK (UU Tipikor) kita). Atau pasal penghinaan presiden (toh bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi) jika masyarakat menolaknya. Atau lebih mendesak dari masalah santet (yang meskipun tidak diatur oleh KUHP lama, trend nya cenderung menurun, sedangkan LGBT cenderung meningkat, dan khawatirnya peningkatan tersebut bukan lagi terjadi secara linear, melainkan secara eksponensial).

Pemerintah, tolong segera lakukan perubahan. Ada banyak catatan saya terhadap RKUHP yang segera disahkan ini, namun saya menganggap masalah LGBT adalah masalah paling mendesak untuk segera dilakukan perubahan (penambahan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *