Masalah Kewenangan Menahan Penyidik

Posted on

Pendahuluan

Pengertian penahanan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa  di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian tersebut juga mengandung makna bahwa untuk menahan, harus terdapat tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Secara tersirat hal tersebut menunjukkan bahwa penahanan, bisa dimulai di dalam fase atau setelah fase penyidikan. Karena sesuai dengan pengertian penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 1 butir  1 dan 2, bahwa yang disebut penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Kewenangan menahan penyidik dalam proses peradilan pidana, merupakan kewenangan yang sangat besar. Bahkan sebagian ahli pidana menyebutnya kewenangan tersebut hampir-hampir bersifat absolut, dalam arti tidak ada control, tidak ada pihak lain yang dapat mengintervensi kewenangan penyidik tersebut.

Syarat-syarat penahanan diatur dalam pasal 16-31 KUHAP, namun substansi syarat-syarat penahanan itu dalam prakteknya pada dasarnya hanya berdasarkan diskresi penyidik, penuntut, umum, atau hakim (hanya saja, dalam tulisan ini kita focus pada kewenangan penyidik).

Dalam melakukan penahanan, mereka para penyidik tidak memerlukan pertimbangan dari siapapun. Adapun syarat-syarat itu adalah apabila tersangka dianggap/diduga keras melakukan tindak pidana ‘berdasarkan bukti yang cukup’ dan dalam hal adanya keadaan yang mengkhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana (sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Kemudian Pasal 21 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penahanan itu dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencamtumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempatnya ditahan.

Dalam prakteknya, hal-hal tersebut diatas telah disediakan formulir yang tinggal diisi sehingga syarat formal penahanan cukup mudah dipenuhi. Sedangkan syarat penahanan yang pertama, disebut juga sebagai syarat obyektif atau syarat yuridis yaitu ancaman pidana diatas 5 tahun, atau atas tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasa l21 ayat (4) butir b KUHAP[1].

Syarat kedua penahan atau disebut juga syarat subyektif “adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”, dimana dalam ketentuan disebutkan tiga hal sebagai sumbernya, yakni kekhawatiran melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Syarat pertama, atau disebut syarat obyektif berada diluar pembahasan karena bukan lagi wilayah penyidik, melainkan wilayah legislative sebagai pembuat undang-undang. Syarat kedua lah yang menjadi focus masalah utama tulisan ini, dan menjadi masalah secara umum dalam dunia pengakan hukum pidana kita.

Syarat subyektif penahanan ini, ibarat kata, asalkan penyidik telah mengalami kekhawatiran sedikit saja terhadap salah satu dari tiga sumber kekhawatiran (khawatir melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti,  dan/atau mengulangi tindak pidana), maka si tersangka akan dengan mudah untuk ditahan. Asalkan penyidik khawatir tersangka melarikan diri misalnya, tidak peduli dalam faktanya si tersangka telah tua dan disable, atau secara factual kemungkinan mengulang perbuatan tersebut sangat kecil dengan berbagai macam alasan, toh penyidik masih akan tetap punya kewenangan untuk menahan. Karena kemungkinan terhadap kekhawatiran tersebut tidak mungkin bernilai nol. Sekecil apapun, kekhawatiran tersebut tetap ada (tetap terdapat kemungkinan atau possibilitas untuk terjadi). Kekhawatiran terhadap hal-hal diatas tidak mungkin ditiadakan sama sekali.  Karena itu, kewenangan penyidik dalam menahan tersangka, menurut penulis, pada dasarnya hampir-hampir bersifat absolut.

 

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahannya adalah,  bagaimana agar syarat subyektif tersebut bisa dipertanggungjawabkan ? Bagaimana mengatur  supaya syarat subyektif penyidik dalam melakukan penahanan  ini bisa lebih terukur dan tidak hanya berdasarkan pendapat / perasaan pribadi seorang penyidik?

 

Pembahasan

Penulis berpendapat bahwa masalah syarat subyektif dalam penahanan oleh penyidik ini perlu diberikan control. Masalah penahanan adalah masalah besar dan melahirkan kompleksitas yang luar biasa dalam proses peradilan pidana.  Penulis menyadari bahwa ada dua kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam hal ini. Yakni, ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh penyidik melalui penahanan, namun disisi lain ada HAM tersangka yang dirampas kemerdekaannya sedangkan si tersangka belum tentu bersalah, akan merupakan penyimpangan dari asas innocent presumption (praduga tak bersalah).

Pada prakteknya, semua orang yang tersangkut masalah pidana, jangankan telah menjadi tersangka, menjadi seorang saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya pun telah mengalami tekanan yang tidak ringan. Salah jawab sedikit, bisa bergeser statusnya menjadi seorang tersangka mengingat proses peradilan pidana kita masih jauh dari kondisi ideal.

Sehingga, penahanan, menjadi sebuah momok yang sangat ditakuti oleh siapapun, tidak hanya oleh tersangka, meskipun penahanan pada umumnya hanya bisa dilakukan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, kecuali dalam hal tangkap tangan (itupun tetap melewati tahap penangkapan 1×24 jam).

Penahanan, merupakan sebuah Lembaga yang menurut penulis seharusnya berangka sebagai bentuk pengecualian. Artinya, dia seharusnya bersifat ultimum remidium. Tidak diutamakan untuk digunakan kecuali tidak ada pilihan. Dia seharusnya dihindari sebisa mungkin. Ketika bukti yang didapat telah cukup, maka tidak perlu lagi ditahan misalnya. Atau sebisa mungkin mengumpulkan barang bukti atau alat bukti yang bisa diperoleh tanpa melakukan penahanan.

Mengapa demikian? Karena sekali seorang tersangka telah ditahan, maka akan menimbulkan masalah tersendiri dalam proses selanjutnya dalam peradilan pidana. Hakim akan sulit untuk mengeluarkan putusan bebas atau lepas karena pada kenyataannya tersangka telah ditahan. Akan menjadi kompleksitas tersendiri.

Sehingga penahanan, pada dasarnya merupakan bypass, melangkahi kewenangan hakim, merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, dimana kesalahan tersangka merupakan kewenangan hakim. Sehingga penyidik tidak seharusnya menahan, kecuali dengan alasan yang sangat kuat, tidak lagi hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan harus dilakukan sebagai pilihan terakhir. Dan itupun dengan pembatasan yang jelas dan terang, tidak berlebihan durasinya. KUHAP kita saat ini mengenal penahanan dengan durasi yang masing-masing sangat panjang dipegang oleh masing-masing Lembaga: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Seseorang bisa ditahan dalam jumlah ratusan hari, dengan potensi putusan hakim bebas atau lepas (alias tidak bersalah). Bukankah itu merupakan masalah yang sangat serius? Sehingga sekali lagi, jumlah penahanan masing-masing Lembaga perlu dipangkas secara signifikan. Contoh: Penyidik, maksimal menahan 5 hari, maksimal perpanjangan 10 hari. Penuntut, maksimal 5 hari. Boleh disediakan Lembaga perpanjangan dengan ketentuan yang lebih diperketat, misalnya penyidik hendak memperpanjang, maka wajib menggunakan ijin ketua Pengadilan Negeri. Demikian pula berlaku terhadap penuntut umum.

Contoh terbaru adalah kasus VA. Padahal belum jelas pasal yang akan digunakan untuk menjerat para pelakunya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada dasarnya merupakan penafsiran ekstensif yang seharusnya dihindari untuk digunakan. Setidaknya, norma addressat nya seharusnya tidak mengena terhadap perbuaran yang disangkakan terhadap para pelaku. Artinya, perbuatan VA sebenarnya tidak termasuk dalam jangkauan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Menggunakan pasal tersebut untuk menjerat pelaku, merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, asas yang seharusnya dijaga ketat dalam penegakan hukum pidana. Masalah VA juga berangkat dari masalah penahanan. Hanya saja karena ‘dianggap’ sebagai tertangkap tangan, maka VA ditahan. Masalahnya, perlukah penahanan tersebut dilakukan? ATAU, jika penahanan tersebut diperlukan, perlukan, perlukah ditahan selama itu? (ditahan beberapa bulan, apakah bukti yang dikumpulkan dalam 1-2 minggu saja tidak cukup untuk membawa kasusnya ke pengadilan? Penahanan berlebihan, menimbulkan masalah dalam persidangan pidana. Pertama akan menimbulkan tekanan psikologis bagi hakim untuk memutus lain, selain putusan bersalah dan menjatuhkan pidana. Kedua, memutus bebas atau lepas, akan memberikan masalah bagi para penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum). Sehingga putusan akhirnya disesuaikan dengan masa penahanan, supaya terdakwa tidak perlu membawanya ke tingkat banding, meskipun bisa jadi pada peristiwa tersebut terdakwa tidak seharusnya dipidana.

Penahanan merupakan pada dasarnya merupakan perampasan terhadap kebebasan seorang tersangka. Merupakan perbuatan yang melanggar hukum, hanya saja karea diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka menjadi hapus sifat melawan hukumnya. Namun bukan berarti boleh digunakan secara serampangan tanpa pertanggungjawaban. Karena itu Lembaga penahanan perlu diperketat penggunaannya, perlu diberikan sarana control, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, supaya tidak timbul korban, dan tidak menimbulkan kerusakan dalam system hukum atau penegakan hukum pidana di negara kita.

 

Kesimpulan dan Saran

  1. Bahwa, Lembaga penahanan oleh penyidik, memiliki masalah yang cukup serius, dan menimbulkan kompleksitas tersendiri bagi system peradilan pidana kita, khususnya bagi hakim dalam membuat putusan (menjadi beban tersendiri bagi hakim untuk memutus bebas atau lepas sedangkan terdakwa telah ditahan oleh penyidik), dan terhadap terdakwa yang menjadi terlanggar haknya untuk diperlakukan berlandaskan asas praduga tak bersalah (innocent presumption).
  2. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar, karena Lembaga penahanan pada hakikatnya adalah milik hakim, maka kewenangan tersebut perlu dikembalikan kepada hakim. Sehingga jika penyidik memerlukan penahanan, maka perlu ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut selain berfungsi mengembalikan praktek penegakan hukum agar sesuai dengan asas yang melandasinya (asas innocent presumption), juga sebagai fungsi control (control horizontal) agar Lembaga penahanan tidak mudah untuk disalahgunakan sebagaimana ditengarai oleh sebagian pihak banyak terjadi di lapangan.
  3. Ada banyak solusi alternative yang bisa dicoba. Diantaranya: 1. Secara substansi hukum, menurunkan ancaman pidana bagi perbuatan pidana dibawah batas minimum penahanan (yakni dibawah 5 tahun) sehingga syarat yuridis / obyektif penahanan tidak terpenuhi, sehingga penyidik tidak mudah dalam melakukan penahanan. Hal ini sudah dilakukan dalam revisi UU ITE, dimana ancaman pidana pasal tertentu diturunkan dari maksimal 5 tahun, menjadi 4 tahun. Revisi ini bisa menjadi salah satu jalan untuk diperluas ke UU yang lain, contoh: UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dst. Dalam praktek, banyak kasus yang seharusnya masuk wilayah administrative penal law, terjerat dan dilakukan penahanan oleh penyidik karena syarat obyektif limat tahun terpenuhi. Atau bisa juga dilakukan sebaliknya, yakni, syarat obyektif nya lah yang dinaikkan batasnya, katakanlah menjadi 6 atau 7 tahun ancaman pidananya baru bisa ditahan 2. Memberikan kualifikasi secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran pada delik-delik yang ada di dalam UU, dan memberikan pembedaan penahanan terhadapnya (kejahatan boleh ditahan, pelanggaran tidak perlu ditahan misalnya) khususnya terhadap UU lex spesialis.

 

Referensi

  • KUHAP
  • Luhut Pangaribuan, Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2013

[1] Luhut Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2013 hlm.46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *